Program Kegiatan Pengmas LP4M

  • By Super User
  • In menuutama
  • Posted 22 Agustus 2016

Program Kegiatan Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan 
dan Pengembangan Masyarakat (LP4M) UNAIR

LP4M Universitas Airlangga merupakan wadah bagi menumbuh-kembangkan budaya pengabdian kepada masyarakat di kalangan sivitas akademika, mendorong pendayagunaan hasil kegiatan untuk mendukung misi pendidikan tinggi dan pembangunan nasional secara berkelanjutan; serta pengamalan IPTEKS berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui metode ilmiah. LP4M Universitas Airlangga memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 4 (empat) program, yaitu (1) Pengabdian kepada Masyarakat (2) Pendidikan dan Pelatihan (3) Pengembangan Masyarakat, dan (4) Kuliah Kerja Nyata (Reguler, Tematik, dan Kebangsaan).

(1)  Program Pengabdian kepada Masyarakat lebih diarahkan pada kreatifitas, inovasi dan penerapan IPTEKS. Program ini mencakup kegiatan yang didanai Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditlitabmas – Ditjen Dikti dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) Universitas Airlangga yang terdiri dari Pengabdian Masyarakat mono tahun, multi tahun, dan Iptekda LIPI.

(2) Program Pendidikan dan Pelatihan diarahkan pada upaya menghasilkan kemandirian masyarakat, publikasi bertaraf nasional/internasional, bahan/materi pendidikan dan bimbingan untuk program S1/S2/S3, dan peningkatan budaya mengabdi kepada masyarakat yang produktif.

(3)  Program Pengembangan Masyarakat terkait dengan kebijakan publik diarahkan pada upaya untuk membantu pemerintah, utamanya pemerintah daerah, berkaitan dengan Otonomi Daerah, swasta dalam dan luar negeri, serta lembaga lainnya. Termasuk dalam program ini antara lain adalah pemberdayaan masyarakat.

(4)  Kuliah Kerja Nyata/KKN (Reguler, Tematik, dan Kebangsaan) merupakan suatu program mata kuliah wajib diselenggarakan oleh Universitas bagi semua mahasiswa S1. Keberhasilan pelaksanaan KKN Universitas Airlangga dapat tercapai dengan adanya kerjasama yang dilakukan tidak hanya menyangkut penerapan dan pengembangan hards skills namun juga soft skills bagi mahasiswa secara harmonis. Kerjasama internal dilakukan antar fakultas di lingkungan Universitas Airlangga, sedangkan kerjasama eksternal melibatkan pemerintah dan non-pemerintah/ swasta.Kerjasama yang harmonis diharapkan dapat menciptakan kelancaran komunikasi dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Kerjasama ini membuka jalan rintisan menuju tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan secara optimal.

Program Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI

1. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)

PPPUD merupakan produk berupa jasa dan barang dengan keunikan/ciri khas ditingkat desa/setingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, yang dihasilkan oleh koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Para pelaku usaha berupaya memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam,sumberdaya manusia, maupun potensi budaya lokal. Untuk mengembangkan produknya agar mudah dikenal, mudah didapat, dan berdaya saing yang tinggi. Potensi produk unggulan yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia, memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan bantuan dosen diperguruan tinggi, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan selama tiga tahun dalam Program PPPUD.

Pengembangan produk unggulan daerah akan berhasil apabila telah melalui kajian yang mendalam dan di dalam pelaksanaannya senantiasa melibatkan partisipasi (peran serta) mitra baik perseorangan maupun kelompok dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan program. Pengembangan produk unggulan juga akan lebih berhasil bilamana didukung oleh peran serta pemerintah daerah khususnya dalam hal koordinasi dan pemberian kebijakan yang berpihak pada koperasi dan UMKM penghasil pruduk unggulan daerah.

Mitra program PPPUD adalah koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan karakter sebagai berikut: mampu menghasilkan produk yang memiliki keunikan/ciri khas lokal/daerah setempat, untuk tujuan pasar dalam negeri dinamis; tidak rentan dalam persaingan bisnis; ramah lingkungan dan berbasis budaya setempat; calon mitra berjumlah 2 sampai 3; menghasilkan produk sejenis; membutuhkan penerapan IPTEK; dapat dikembangkan lebih lanjut melalui program PPPUD; bersedia memberi kontribusi dana minimumRp15.000.000, flat selama tiga tahun.

Tujuan PPPUD adalah sebagai berikut: meningkatkan pengetahuan dan keterampilan koperasi, dan UMKM yang berperan memacu pertumbuhan produk/jasa unggulan daerah untuk pasar dalam negeri yang dinamis; meningkatkan kualitas dan kunatitas produk agar berdaya saing tinggi dengan tetap bepijak pada keunikan/ciri khas kedaerahannya; meningkatkan daya tarik produk unggulan kepada masyarakat luas, memperkuat koperasi dan UMKM agar dapat survival, tangguh, dan berkembang ditengah persaingan; berperan aktif menjaga keberlangsungan warisan budaya lokal; mempercepat di fungsi teknologi dan manajemen masyarakat perguruan tinggi ke masyarakat industry; mengembangkan proseslink & match antara perguruan tinggi, industri, Pemda dan masyarakat luas.

2. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)

Berkaitan dengan upaya pengembangan budaya Ekonomi Berbasis Pengetahuan (knowledge based economy), perguruan tinggi perlu diberi akses dalam wujud knowledge and technopark yang memanfaatkan pengetahuan, pendidika nmaupun hasil riset dosen. Dengan menyelenggarakan Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK), perguruan tinggi berpeluang memperoleh pendapatan dan membantu menciptakan wirausaha baru. Hasil riset perguruan tinggi yang merupakan inovasi baru dan mempunyai nilai ekonomis serta mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti hak cipta atau paten, merupakan aset yang sangat berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan PPUPIK.

Program PPUPIK diharapkan mampu mendorong perguruan tinggi dalam membangun akses yang menghasilkan produk jasa dan/atau teknologi hasil ciptaannya sendiri. Wujud PPUPIK di perguruan tinggi dapat berupa unit usaha, sebagai contoh: pusat produksi, pusat konsultasi, pusat desain, pusat pelatihan, pusat perbaikan dan pemeliharaan (maintenance andrepair centre), pusat penelitian dan pengembangan (research anddevelopment centre), dan pusat perawatan kesehatan (healthcarecentre). PPUPIK dapat bermitra dengan Bank, BUMN, Pemda, Investor dan dapat juga bermitra dengan kalangan industri lainnya. PPUPIK dapat dikelola oleh kelompok dosen sesuai dengan kompetensinya di level laboratorium, perencana percontohan (pilotplan), bengkel, jurusan/departemen, fakultas/sekolah, UPT, pusat riset dan pengembangan atau lembaga lain yang berada di dalam perguruan tinggi tersebut. Sekali didirikan, PPUPIK diharapkan dapat semakin berkembang melalui pengembangan penguasaan ilmu pengetahuan ,riset, ketekunan berusaha dan kejelian menangkap peluang yang ada di masyarakat baik internal maupun eksternal kampus. Misi program PPUPIK adalah menciptakan akses sosialisasi produk-produk intelektual dosen di lingkungan perguruan tinggi dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat baik internal maupun eksternal kampus.

Tujuan Program PPUPIK adalah untuk mempercepat proses pengembangan budaya kewirausahaan diperguruan tinggi; membantu menciptakan akses bagi terciptanya wirausaha baru; menunjang otonomi kampus perguruan tinggi melalui perolehan pendapatan mandiri atau bermitra; memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa; mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi bagi masyarakat; dan membina kerjasama dengan sektor swasta termasuk pihak industri dan sektor pemasaran.

3. Program Kemitraan Wilayah (PKW):

Program PKW merupakan masalah kewilayahan yang terjadi di masyarakat dalam suatu desa antara lain ketidakmapanan sebagian besar masyarakat terhadap pembangunan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat dalam era globalisasi; iptek perguruan tinggi belum secara sengaja ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat; potensi masyarakat maupun sumberdaya alam lingkungannya belum termanfaatkan dengan baik danarif; dan penata kelolaan fisik kewilayahan yang belum proporsional dan profesional yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemandirian, sekaligus kenyamanan kehidupan melalui keterlibatan aktif publik (inisiatif dan partisipatif), Pemkot/Pemkab berbasis Rencana Pembangunan   Jangka Menengah Daerah (RPJMD), non RPJMD dan perguruan tinggi (kepakaran).

Proposal Program PKW disusun bersama tiga pihak yang meliputi: Perguruan Tinggi Pengusul, Perguruan Tinggi Mitra dan Pemkab/Pemkot. Adanya perguruan tinggi Mitra dipertimbangkan untuk membangun tradisi kebersamaan antar perguruan tinggi sekaligus dimaksudkan sebagai penyempurna jenis kepakaran yang diperlukan dalam pelaksanaan PKW. Perguruan tinggi Mitra dapat dipilih dari perguruan tinggi se-kota atau dari   wilayah PKW yang ditetapkan Bupati/Walikota. Acuan yang digunakan dalam menyusun program PKW adalah RPJMD Pemkab/Pemkot dan non RPJMD sesuai dengan wilayah yang ditargetkan. Hendaknya dipahami masyarakat perguruan tinggi, bahwa program PKW diposisikan sebagai wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menyukseskan program kewilayahan yang diturunkan Pemkab/Pemkot dari RPJMD dan non RPJMD.    

Tujuan program PKW untuk menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemkab/Pemkot seperti tertuang dalam RPJMD, non RPJMD dan potensi masyarakat; dan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemkab/Pemkotdan/atau masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi memengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

4. Program Kemitraan Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR

Program Kemitraan Wilayah yang dilaksanakan bersama Pemda dan telah direspons Pemda dan Perguruan Tinggi dengan baik selama beberapa tahun terakhir, dinilai tepat menjadi partner aplikasi misi Corporate Social Responsibility, CSR bagi masyarakat. Peluang menyejahterakan masyarakat yang terbuka bagi seluruh perguruan tinggi, tidak selamanya dapat langsung direalisasikan. Kendala paling utama yang dihadapi perguruan tinggi adalah ketersediaan dana APBD Pemda. Beberapa PT berpengalaman melaksanakan program sejenis PKW didukung dana CSR. Dengan demikian, terbuka kemungkinan pengembangan program PKW ke dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: PKW-PEMDA, PKW-CSR dan PKW-PEMDA-CSR. Bentuk PKW-PEMDA pada dasarnya identik dengan program PKW yang selama ini telah dilaksanakan. Sedangkan dua yang lain juga sama seperti program PKW yang dikenal selama ini baik dalam misi, tujuan maupun teknis pelaksanaannya. Perbedaan yang tegas diantara ketiganya terletak pada sumber dana pendukungnya. Dana program PKW-CSR bersumber dari DRPM Ditjen Penguatan Risbang dan satu atau lebih CSR sedangkan PKW-PEMDA-CSR dari DRPM, APBD Pemda dan satu atau lebih CSR.

Proposal program PKW-CSR atau PKW-PEMDA-CSR disusun bersama para pihak yang dapat meliputi: Perguruan Tinggi Pengusul, Perguruan Tinggi Mitra dan Lembaga penyandang dana CSR; Perguruan Tinggi Pengusul, Perguruan Tinggi Mitra dan Lembaga penyandang dana CSR dan Pemerintah Daerah (Kota atau Kabupaten); Program Iptek bagi Wilayah yang dilaksanakan bersama Pemda dan telah direspons Pemda dan Perguruan Tinggi dengan baik selama beberapa tahun terakhir, dinilai tepat menjadi partner aplikasi misi Corporate Social Responsibility, CSR bagi masyarakat. Peluang menyejahterakan masyarakat yang terbuka bagi seluruh perguruan tinggi, tidak selamanya dapat langsung direalisasikan. Kendala paling utama yang dihadapi perguruan tinggi adalah ketersediaan dana APBD Pemda. Beberapa PT berpengalaman melaksanakan program sejenis IbW didukung dana CSR. Dengan demikian, terbuka kemungkinan pengembangan program IbW kedalam 3 (tiga)  bentuk, yaitu: IbW-PEMDA, IbW-CSR dan IbW-PEMDA-CSR.   Bentuk IbW-PEMDA pada dasarnya identik dengan program IbW yang selama ini telah dilaksanakan. Sedangkan dua yang lain juga sama seperti program IbW yang dikenal selama ini baik dalam misi, tujuan maupun teknis pelaksanaannya. Perbedaan yang tegas diantara ketiganya terletak pada sumberdana pendukungnya. Dana program IbW-CSRbersumberdariDRPMDitjenPenguatanRisbangdan satuataulebihCSRsedangkanIbW-PEMDA-CSRdari DRPM,APBDPemdadan satuataulebih CSR meliputi; Perguruan Tinggi Pengusul, Perguruan Tinggi Mitra dan Lembaga penyandang dana CSR atau Pemerintah Daerah (Kota atau Kabupaten).

Perguruan tinggi Mitra disarankan mampu membangun tradisi kebersamaan antar perguruan tinggi sekaligus dimaksudkan sebagai penyempurna jenis kepakaran yang diperlukan dalam pelaksanaan PKW-CSR dan PKW-PEMDA-CSR. Perguruan tinggi Mitra dapat dipilih dari perguruan tinggi se-kota atau dari wilayah PKW-CSR atau PKW-PEMDA-CSR dilaksanakan. Masyarakat dan wilayah yang menjadi target program PKW ditetapkan pihak Institusi/Lembaga penyandang dana CSR atau Pemda dan CSR.

Acuan yang digunakan dalam menyusun proposal PKW-CSR adalah misi dan program CSR. Sedangkan untuk program PKW-PEMDA-CSR mengacu kepada misi dan program CSR serta RPJMD Pemkab atau Pemkot. Pada prinsipnya, program yang ditetapkan CSR dan/atau RPJMD agar di sinkronkan guna menghindari tumpang tindihnya program serta sesuai dengan misi program PKW. Dengan demikian, sinergis yang dibangun dalam PKW- CSR atau PKW-PEMDA-CSR diwujudkan dalam bentuk kerja sama kepakaran, pengintegrasian, kebersamaan dalam pelaksanaan program maupun kontribusi pendanaan.

Tujuan program PKW-CSRatau PKW-PEMDA-CSR adalah: menciptakan kemandirian, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kepakaran masyarakat perguruan tinggi, kemampuan dan kebijakan Pemkab/Pemkot seperti tertuang dalam RPJMD, non RPJMD dan potensi masyarakat; dan menemukan solusi atas persoalan yang dihadapi Pemkab/Pemkotdan/atau masyarakat serta secara langsung atau tidak langsung berpotensi memengaruhi kenyamanan kehidupan masyarakat.

5. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM)

Program Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) bertujuan untuk mengejawantahkan peranan Perguruan Tinggi dengan luaran rencana strategis riset unggulan dan pengabdiannya secara lebih riil pada masyarakat desa. Urgensi PPDM ini adalah banyaknya potensi desa yang belum diberdayakan secara optimal, serta kurangnya penguatan sains berupa aplikasi hasil riset dari perguruan tinggi. Urgensi penting lainnya adalah adanya doktrinasi dan motivasi moral, kepedulian, sekaligus tantangan melakukan sistering (pendampingan) penatakelolaan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kemandirian   dan kesejahteraan masyarakat desa. Dukungan dari   PEMDA/instansi pemerintah atau pemangku kepentingan (stakeholders) terkait (program CSR dari industri/institusi) akan memberikan penguatan bagi keberhasilan program. Isu-isu penting yang ditangani dalam program ini antara lain pendidikan, kesehatan, lingkungan dan konservasi, pangan, energi, eco-tourism, budaya, industri kreatif, penatakelolaan wilayah/sumber daya alam dan sumber daya manusia, moral, karakter dan etika, maritim, atau lainnya. Dengan demikian, akan terbangun Desa Mitra perguruan tinggi yang memiliki keunggulan tertentu sebagai icon dan penggerak utama (prime mover) pembangunan desa sekaligus sebagai salah satu model sains-techno and tourism park

Tujuan umum Program Pengembangan Desa Mitra(PPDM) ini adalah:

- mengejawantahkan hilirisasi hasil riset unggulan PT dalam membangun masyarakat desa;

- membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan wilayah desa;

- membantu mensukseskan terlaksananya program RPJM Desa;

- meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa;

- mempercepat pembangunan desapada berbagai bidang secara berkelanjutan; dan

-     memperkuat sinergisme perguruan tinggi (PT)   dengan stakehoder terkait dalam pembangunan desa.

 

Tujuan khusus ProgramPengembangan DesaMitra (PPDM)iniadalah:

-        memberikan solusi permasalahan masyarakat desa dengan pendekatan holistic berbasis riset multi disiplin;

-        mengaplikasikan hasil riset unggulan perguruan tinggi yang sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat desa;

-        memberikan penguatan potensi masyarakat desa melalui aplikasi hasil riset unggulan perguruan tinggi (sistering desa); dan

-        membentuk Desa Mitra sebagai salah satu model science-techno-park perguruan tinggi.

6. Program HI-LINK

Penerapan teknologi selalu berakar dari inovasi teknologi yang bertujuan untuk menemukan cara penyelesaian masalah secara ilmiah atas persoalan yang dihadapi. Tahap inovasi teknologi diawali dengan kegiatan penelitian dan pengembangan   yang dilakukan di Perguruan Tinggi (PT). Hasil inovasi teknologi dapat diangkat sebagai potensi teknologi yang dapat diterapkan di industri.

Program Hi-Link dirancang untuk mendukung kegiatan penerapan teknologi yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi (PT) kepada industri yang disinergikan dengan dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Program telah berlangsung untuk beberapa angkatan diawali sejak pada tahun 2006. Program mewajibkan beberapa ketentuan sebagai berikut: Kontribusi industri mitra dan Pemda diwajibkan dalam bentuk tunai (investasi baru); dan teknologi yang dialihkan oleh perguruan tinggi kepada industri mitra harus mulai diterapkan sejak tahun pertama di industri mitra, sambil melakukan terus penyempurnaan dalam bentuk penelitian terapan dari teknologi tersebut; dan kerja sama ini dapat berlangsung diluar propinsi lokasi Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan efektifitas program dari segi pengeluaran biaya perjalanan. Diharapkan Tim Pengusul juga bekerja sama dengan rekan pakar dari Perguruan Tinggi yang ada di wilayah sasaran. Secara umum, program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam penerapan alih teknologi bagi Perguruan Tinggi, komunikasi dan kerjasama antara PT, industri dan pemda dalam penerapan alih teknologi yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi serta meningkatkan peran PT dalam pengembangan industri agar memperkuat daya saing bangsa dan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui penelitian, pengembangan dan penerapan hasil-hasil litbang dan secara khusus, program ini bertujuan untuk mengembangkan model program kerja sama Perguruan Tinggi, Industri dan Pemda dalam kegiatan penerapan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat, dan berasal dari hasil penelitian dan pengembangan.

7. Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan

Program KKN- PPM merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1/D-4. bersifat wajib bagi semua mahasiswa, karena universitas mempercayai bahwa   program ini mampu mendorong empati mahasiswa, dan dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat.   Kegiatan KKN menjadi bentuk nyata   kontribusi universitas bagimasyarakat, industri, pemerintah daerah dankelompok masyarakat yang ingin mandiri secara   ekonomi maupun sosial. Konsep “working with community” telah menggantikan konsep “working for the community”.

Untuk menjaga citra dan mutu kegiatan KKN tersebut, sudah selayaknya kegiatan KKN tersebut lebih kontekstual dengan mengubah paradigma pembangunan (development) menjadi paradigma pemberdayaan (empowerment). Atas dasar hal tersebut diatas, revitalisasi Kuliah Kerja Nyata menjadi Kuliah Kerja Nyata– Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN- PPM) Perguruan Tinggi (PT) diseluruh Indonesia sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa banyak PT yang dulunya menetapkan mata kuliah KKN menjadi mata kuliah wajib tingkat sarjana sekarang hanya menjad imata kuliah pilihan dan yang lebih menyedihkan lagi adalah banyak perguruan tinggi yang sudah menghapus mata kuliah KKN dari kurikulumnya.

Mengingat pentingnya KKN ini, sudah sepantasnya PT mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti KKN. Agar pembelajaran yang begitu penting tersebut tetap relevan, PT harus melaksanakan rekontekstualisasi kegiatan KKN menjadi KKN-PPM. Untuk itulah misi yang tersirat dibalik penyelenggaraan KKN tersebut bisa tercapai secara optimal tanpa ketinggalan konteks akibat adanya dinamika perubahan yang cepat dalam masyarakat diluar dinding kampus. Dengan demikian disain operasional dan cara penyelenggaraan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing PT.

Untukmencapaimaksud tersebut,peranpemerintahdalamhaliniKemenristekdiktisangat diharapkan.Salahsatukegiatanyang dapatmenjadimediapelaksanaanrevitalisasitersebut adalah dengan mengadakan kompetisi program KKN-PPM bagi Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kegiatan Program KKN-PPM menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat di Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk: mempertahankan   mata kuliah   KKN-PPM   menjadi   mata kuliah   wajib   pada Perguruan Tinggi di Indonesia; mengubah pelaksanaan program KKN-PPM dari paradigma pembangunan (development) menjadi paradigma pemberdayaan (empowerment); menerapkan KKN-PPM di Perguruan Tinggi agar dalam pelaksanaannya dapat menjadi tools solusi penanganan masalah pembangunan diIndonesia; mengembangkan tema-tema KKN-PPM dengan konsep co-creation, co-financingdanco- benefit; hilirisasi hasil-hasil riset dosen yang dapat diterapkan kepada masyarakat melalui program KKN-PPM; dan mengembangkan tema-tema KKN-PPM yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha.

Adapun Ketentuan Umum dari DRPM, sebagai berikut;

a. Ketua pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

b. Anggota pelaksana adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen yang harus dicantumkan dalam proposal.

c. Proposal diusulkan melalui Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat (LP4M), selanjutnya dikirim ke DRPM dengan cara diunggah melalui Simlitabmas (http://simlitabmas.ristekdikti.go.id).

d. Setiap dosen dapat mengusulkan dua proposal pengabdian kepada masyarakat (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang berbeda)

e. Apabila kegiatan pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan pengabdian atau mengusulkan kembali pengabdian kepada masyarakat yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan proposal pengabdian yang didanai oleh DRPM selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima kekas negara.

f. Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat (LP4M) diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan pengelolaan pengabdian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di masing- masing perguruantinggi.

g. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.

h. Pertanggungjawaban dana pengmas mengacu pada SBK tahun anggaran yang berlaku dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Skema Pendanaan, Tim Pelaksana, Waktu, dan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Skema Pengabdian

TimPelaksana

Waktu

Biaya(jutaRp)
DRPM PT Mitra

1. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)

Ketua pelaksana dengan 1-2 anggota

1 tahun

40-50

   

2. Program Pengembangan

Kewirausahaan (PPK)

Ketua pelaksana adalah dosen dan maksimum 3 anggota (dosen, praktisi, teknisi/programmer)

3 tahun

100-150

25

 

3. Program Pengembangan

Produk Ekspor(PPPE)

Ketua pelaksana dengan 1-2 anggota

3 tahun

100-150

 

20

4. Pengembangan Produk

Unggulan Daerah (PPPUD)

Ketua pelaksana dengan 1-2 anggota

3 tahun

75-100

 

15

5. IptekbagiKreativitasdan

InovasiKampus(PPUPIK)

Ketua pelaksana dengan 1-2 anggota

3 tahun

150-200

40

 

6. Program Kemitraan Wilayah

(PKW)

Ketua pelaksana dengan 1-2 anggota

3 tahun

100-150

 

Min.

100

7. Program Kemitraan Wilayah- CSR(PKW-CSR) Ketua pelaksana dan anggota (dosen, staf PEMDA, staf lembaga lain)

3 tahun

100-150

 

Min.

100

8. Program Pengembangan

Desa Mitra (PPDM)

Ketua pelaksana dengan 1-2 anggota

3 tahun

100-150

10%

Min.

100

9. Program Hi-Link

Ketua pelaksana dan anggota 1-2

(dosen, staf PEMDA)

3 tahun

150-250

 

150-250

10.Program Kuliah Kerja Nyata

-Pembelajarandan

Pemberdayaan Masyarakat

(KKN-PPM)

Ketua pelaksana dan anggota 1-2

1-3 bulan

75-100

   
Hits 1206